[caption id="attachment_1930" align="alignleft" width="225"]
Anggota DPRD Kutai Timur, Uce Prasetyo[/caption]Menanggapi kritik pengguna media sosial tersebut, Uce Prasetyo mengapresiasi masyarakat yang memberikan informasi, kritik yang positif dan membangun (22/3). Terkait kritik masyarakat di facebook tentang jalan Sangatta - Bontang. Uce sapaan akrabnya menanggapi sebagai wakil rakyat, tetap mengawal issue tersebut agar kritiknya berdampak positif, tidak salah sasaran dan tidak liar. Data yang terupdate, ternyata jalan Sangatta - Bontang status udah berubah menjadi Jalan Nasional, sudah ada SK Menteri PU tentang status jalan nasional tersebut. Sebagaimana ditegaskan juga oleh salah seorang netizen, Hendri Sulistyo bahwa "Bontang - Sangatta jalan nasional boss, bukan jalan propinsi, kewenangannya Kementerian PU", ungkapnya.
Uce melanjutkan, bahwa ia juga mengikuti diskusi darat beberapa komponen masyarakat yang membicarakan jalan tersebut. Ada usulan agar Pemkab memperbaiki jalan itu degan dana APBD Kutim lewat swakelola. Menurutnya usulan itu baik saja, namun perlu juga diketahui dan dipikirkan baik-baik bila Pemkab diminta komponen masyarakat untuk membiayai Jalan Nasional, maka otomatis kemampuan Pemkab Kutim untuk membangun dan memelihara jalan kabupaten semakin menurun.
Lanjut Uce, dia pribadi lebih setuju daripada anggaran Pemkab untuk memperbaiki jalan Sangatta-Bontang, lebih baik untuk memperbaiki ruas jalan yang longsor arah Rantau Pulung dan jalan kabupaten lainya yang rusak, karena jalan Kabupaten itu wewenang dan tanggungjawab Pemkab. Lalu bagaimana untuk jalan Sangatta Bontang?
"Ya mari bersama semua komponen baik, legislatif, exekutif, dan komponen masyarakat, menyuarakan agar ada perbaikan kepada Pemerintah Pusat," Ujarnya.
"Problem utama soal lambatnya pembangunan infrastruktur di Kaltim khususnya Kutim adalah terbatasnya anggaran APBD. Betul bahwa Kutim kaya sumber daya alam, namun untuk APBD tidak sekaya seperti anggapan banyak orang, termasuk anggapan saya sebelum jadi DPRD," Paparnya. Sebagai perbandingan luas Kutim sekitar 34.000 km2, luas kabupaten Lamongan tempat kelahirnnya sekitar 1.800 KM2 beda 19x lipat, anggaranya kedua kabupaten itu untuk tahun ini sama-sama di angka sekitar 2,6 T.
Sebagai daerah otonom baru, Kutai Timur masih banyak jalan dan infrastruktur lainnya yang perlu di bangun. Ini pusat yang menentukan. Kalaupun pusat belum bisa memberi anggaran yang lebih proporsional (besar) sebanding dengan sumber daya alam yang di hasilkan Kutim saya berharap setidaknya pusat menjalankan pembangunan dan pemeliharaan yang memang sesuai peraturan yang menjadi tanggungjawabnya, Jelas Uce.
Ia yakin bahwa ini juga harapan mayoritas rakyat Kutim, jangan sampai dua-duanya Kutim di"anak tirikan" Pemerintah Pusat, yaitu APBD yang kecil bila dibanding kontribusi alam Kutim dan kedua tanggungjawab APBN untuk membangun jalan nasional yang berada di Kutim juga belum maksimal di wujudkan. Semoga semua komponen satu pandangan dan bisa bersinergis demi Kebaikan Kutim, harapnya.
"Setelah saya komunikasi dengan pejabat teknis Bina Marga Kutim, saya dapat info, PU Kutim sudah lobby dan koordinasi dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional kantornya ada di Balikpapan, bahwa tahun ini ada anggaran 45 Milyar APBN untuk perbaikan ruas jalan yang rusak dari Lempake ke Sangatta, dan sekarang masih proses tender. Nah, berarti Pemkab Kutim telah bekerja memikirkan harapan rakyatnya terkait jalan itu, tinggal kita kawal dan tunggu saja," pungkasnya. (shs)
1 comments: